Tak Jalankan 5 Poin Rekomen ASEAN, Myanmar Sebut Putusan ASEAN Tidak Adil

Pemerintah Myanmar yang didukung militer menyebut keputusan ASEAN sebagai langkah yang "tidak adil dan tidak seimbang".


Myanmar, Suarathailand- Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan dalam pertemuan puncak ke-49 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Manila pekan lalu tidak mencerminkan langkah-langkah positif yang diklaim telah mereka ambil.

Dalam pertemuan puncak tersebut, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa mereka dapat memulihkan representasi politik penuh Myanmar secara bertahap, asalkan negara itu menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan konsensus lima poin—sebuah kerangka kerja yang ditujukan untuk mengakhiri krisis pascakudeta di negara tersebut.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut pengecualian Myanmar dari pertemuan puncak ASEAN sebagai tindakan diskriminatif.

Pihaknya menyatakan bahwa pandangan Myanmar sering kali diabaikan, sementara hak-hak setara dan representasi penuh mereka tidak diberikan. 

Mereka juga mengeklaim bahwa "tidak ada tahanan politik" di Myanmar, seraya menambahkan bahwa lebih dari 126.000 narapidana telah menerima pengampunan atau amnesti sejak kudeta terjadi.

Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa terdapat ribuan tahanan politik yang dipenjara sejak kudeta tersebut.

Pernyataan ini muncul menyusul komentar Presiden yang didukung militer, Min Aung Hlaing, di hadapan parlemen pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan kembali hubungan dengan ASEAN, namun akan tetap menjalin komunikasi dengan negara-negara anggotanya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Peristiwa ini memicu perang saudara yang, menurut perkiraan PBB, telah menewaskan 100.000 orang dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Aung San Suu Kyi, yang kini berusia 81 tahun, masih ditahan dalam status tahanan rumah di lokasi yang dirahasiakan di Naypyitaw, setelah digulingkan dalam kudeta militer pada Februari 2021. Ia dipindahkan ke tahanan rumah di Naypyitaw pada tahun 2026.

Menurut putranya, Kim Aris, ia ditempatkan di sebuah kediaman yang dipagari dalam kondisi hampir terisolasi sepenuhnya; satu-satunya orang di sekitarnya adalah personel militer dan kepolisian, dan ia tidak memiliki akses terhadap berita.

Share: