Proyek di Thailand Selatan mencakup provinsi Songkhla, Satun, Yala, Pattani, dan Narathiwat, dengan fokus pada pengembangan ekonomi, pariwisata, transportasi, dan pencegahan bencana.
Bangkok, Suarathaialnd- Pemerintah Thailand dijadwalkan menggelar sidang kabinet keliling untuk meninjau paket berisi 199 proyek pembangunan senilai lebih dari 57 miliar baht (sekitar Rp30 triliun) bagi lima provinsi di wilayah selatan.
Usulan tersebut mencakup provinsi Songkhla, Satun, Yala, Pattani, dan Narathiwat, dengan fokus pada pengembangan ekonomi, pariwisata, transportasi, dan pencegahan bencana.
Terpisah dari paket utama tersebut, kabinet juga akan mempertimbangkan proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk jalur kereta api ganda dan jembatan baru.
Proyek-proyek akan diseleksi secara cermat sebelum disetujui, di mana usulan mendesak yang bertujuan mengatasi masalah banjir kemungkinan akan diprioritaskan.
Pertemuan kabinet keliling pertama pemerintah pada tahun 2026 ini diperkirakan akan membahas paket awal yang terdiri dari 199 proyek pembangunan senilai lebih dari 57 miliar baht di lima provinsi selatan.
Pertemuan resmi kabinet di luar lokasi pusat pemerintahan ini akan diselenggarakan di Songkhla pada hari Selasa (1 September), dengan agenda utama mencakup usulan pendanaan dan dukungan kebijakan bagi proyek-proyek di Songkhla, Satun, Yala, Pattani, dan Narathiwat.
Anggota Parlemen dari Partai Bhumjaithai, Thanakorn Wangboonkongchana, menyatakan pada hari Minggu (30 Agustus) bahwa usulan tersebut mencakup pengembangan ekonomi, pariwisata, transportasi, pencegahan bencana, serta bidang-bidang lain yang dianggap penting bagi kelima provinsi tersebut.
Pertemuan ini juga diperkirakan akan membahas beberapa proyek infrastruktur besar di luar paket senilai 57 miliar baht tersebut.
Proyek Jalur Kereta Api Ganda dan Jembatan
Thanakorn mengatakan persetujuan akan diajukan untuk tiga rute dalam tahap kedua proyek jalur kereta api ganda wilayah selatan, yang akan melengkapi jaringan kereta api dari Chumphon hingga Padang Besar di perbatasan Malaysia.
Ketiga rute tersebut memiliki nilai investasi gabungan lebih dari 100 miliar baht (Rp53 triliun lebih).
Pemerintah juga diperkirakan akan melanjutkan penandatanganan kontrak konstruksi untuk Jembatan Danau Songkhla, yang menghubungkan distrik Krasae Sin di Songkhla dengan distrik Khao Chaison di Phatthalung, serta jembatan yang menghubungkan Koh Lanta.
Isu penting lainnya adalah usulan pengembangan distrik Chana di Songkhla. Pemerintah diharapkan akan mendengarkan pandangan dan rekomendasi dari berbagai pihak, dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta partisipasi publik sebagai dasar utama untuk pertimbangan lebih lanjut.
Songkhla Usulkan Proyek Senilai Rp18 Triliun
Songkhla telah mengusulkan lima proyek yang siap dilaksanakan, dengan total anggaran sebesar 50 juta baht.
Proyek-proyek tersebut mencakup bidang pengembangan ekonomi, pariwisata, budaya, transportasi, dan pencegahan bencana.
Provinsi ini juga telah mengajukan 26 proyek tingkat kebijakan yang memerlukan dukungan pemerintah, dengan nilai total 35,061 miliar baht.
Usulan-usulan tersebut melibatkan berbagai instansi di bawah kementerian Dalam Negeri, Transportasi, Energi, Kesehatan Masyarakat, Keuangan, Pertanian dan Koperasi, Ekonomi dan Masyarakat Digital, serta Ketenagakerjaan, juga Kepolisian Kerajaan Thailand dan Biro Anggaran.
Namun, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyampaikan kekhawatiran terkait salah satu kegiatan dalam usulan proyek penghubung dua laut, yaitu kegiatan wisata kapal pesiar untuk melihat lumba-lumba Irrawaddy.
Kementerian tersebut memperingatkan bahwa kegiatan itu dapat berdampak luas terhadap ekosistem dan habitat lumba-lumba. Pihak kementerian meminta instansi terkait untuk meninjau kembali usulan tersebut dan melakukan kajian lebih lanjut.
Distrik Jalan Raya Songkhla juga melaporkan adanya 133 proyek mendesak, yang beberapa di antaranya telah rampung dikerjakan.
Sebanyak 106 proyek lainnya belum selesai, sehingga memunculkan permintaan tambahan dana sebesar 1,941 miliar baht karena pengerjaannya terdampak oleh banjir.
Satun Upayakan Dukungan untuk 28 Proyek
Satun telah mengusulkan 17 proyek mendesak yang mencakup pengembangan ekonomi, transportasi, dan pencegahan bencana.
Provinsi ini juga mengajukan 11 usulan tingkat kebijakan yang memerlukan dukungan pemerintah, meskipun tidak ada rincian anggaran yang dicantumkan.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi, Phiphat Ratchakitprakarn—yang sebelumnya memimpin rapat persiapan mengenai usulan wilayah selatan—meminta Satun untuk memperluas cakupan rencananya agar mencakup distrik Manang dan Thung Wa.
Yala Ajukan Proyek senilai 4,65 miliar baht (Rp2 Triliun)
Yala telah mengusulkan 10 proyek yang siap dilaksanakan, dengan nilai total 338,145 juta baht.
Pihaknya juga mengupayakan dukungan anggaran pemerintah untuk empat proyek tambahan dengan nilai keseluruhan sebesar 4,308 miliar baht. Usulan dari pihak provinsi mencakup satu usulan kebijakan tambahan dari sektor swasta yang tidak memerlukan pendanaan negara.
Pattani Fokus pada Penanganan Banjir dan Pengelolaan Air
Pattani telah mengusulkan enam proyek yang siap dilaksanakan, dengan total anggaran sebesar 50 juta baht (Rp26 miliar).
Proyek-proyek tersebut berfokus pada pemantauan bencana secara proaktif, peningkatan efisiensi drainase, bantuan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, pencegahan genangan air di permukiman warga, serta pengembangan sumber air publik di kolam nomor lima, enam, tujuh, dan delapan.
Sebelumnya, Phiphat mempertanyakan usulan proyek pengerukan alur pelayaran Pattani yang menelan biaya 400 juta baht.
Ia menginstruksikan Gubernur Pattani untuk berkonsultasi dengan Departemen Kelautan dan segera mencapai kesimpulan.
Pihak provinsi juga diminta untuk menyusun peringkat usulan proyek berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Narathiwat Mengajukan 15 Miliar Baht (Rp8 Triliun)
Narathiwat telah mengajukan enam proyek yang siap dilaksanakan, dengan nilai total 404,79 juta baht.
Provinsi tersebut juga mengusulkan delapan proyek tingkat kebijakan yang memerlukan dukungan pemerintah, dengan nilai keseluruhan mencapai 15,056 miliar baht.
Pertemuan persiapan tersebut menyetujui seluruh usulan Narathiwat untuk ditelaah lebih lanjut.
Proyek penanganan banjir kemungkinan akan diprioritaskan
Phiphat menegaskan bahwa usulan-usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan akhir dan akan diseleksi secara cermat sebelum diajukan dalam sidang kabinet keliling.
"Meskipun banyak proyek yang diusulkan, pemerintah akan mempertimbangkannya dengan saksama," ujarnya.
"Hanya proyek yang sudah siap, memiliki nilai manfaat yang sepadan dengan biayanya, tidak membebani anggaran secara berlebihan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat setempat yang akan disetujui."
Ia menambahkan, beberapa proyek mungkin pada awalnya hanya mendapatkan persetujuan prinsip.
Usulan mendesak yang ditujukan untuk penanganan banjir termasuk yang paling berpeluang mendapatkan dukungan, meskipun perinciannya masih harus ditinjau kembali sebelum diajukan kepada Kabinet.
