Personel militer sekarang diizinkan untuk menangkap dan menahan tersangka serta menggunakan senjata segera jika mereka menghadapi ancaman.
Narathiwat, Suarathailand- Satuan Tugas Narathiwat telah mengizinkan penggunaan penuh kewenangan darurat militer untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan lima anggota pasukan paramiliter.
Perluasan kewenangan memungkinkan militer untuk melakukan operasi pengejaran dan penggeledahan yang luas, mendirikan pos pemeriksaan, memeriksa kendaraan, dan menggeledah rumah.
Personel militer sekarang diizinkan untuk menangkap dan menahan tersangka serta menggunakan senjata segera jika mereka menghadapi ancaman.
Arahan tersebut, berlaku tanpa batas waktu, juga mengharuskan pejabat sipil untuk mematuhi permintaan militer terkait operasi keamanan.
Satuan Tugas Narathiwat mengeluarkan arahan pada hari Jumat (24 Juli 2026) yang meningkatkan keamanan ke tingkat tertinggi di seluruh provinsi Narathiwat dan mengizinkan penggunaan penuh kewenangan di bawah darurat militer.
Langkah tersebut, yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal Yodawut Phuengphak, komandan satuan tugas, pada hari Rabu (22 Juli), dimaksudkan untuk mendukung pencarian mereka yang bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan lima anggota pasukan paramiliter.
Personel militer dapat melakukan operasi pengepungan dan penggeledahan yang luas, mendirikan pos pemeriksaan, memeriksa kendaraan yang mencurigakan, dan menggeledah rumah-rumah yang diyakini terkait dengan kerusuhan.
Mereka juga dapat menangkap dan menahan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kerusuhan.
Personel militer dapat menggunakan senjata segera jika individu yang terlibat dalam kekerasan menimbulkan ancaman bagi pasukan, dan tindakan tersebut perlu dan proporsional.
Pejabat sipil harus mematuhi permintaan militer yang berkaitan dengan operasi keamanan, upaya untuk menekan kekerasan, atau pemeliharaan ketertiban umum.
Langkah-langkah tersebut mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku sampai diubah.
Satuan tugas tersebut menggambarkan langkah ini sebagai langkah tegas untuk memperketat kendali atas wilayah tersebut, meningkatkan tekanan pada para pelaku, membawa mereka ke pengadilan, dan memberikan perlindungan tertinggi bagi kehidupan dan harta benda penduduk.
