>Survei Ungkap Kerusuhan di Thailand Selatan Terkait Anggaran, Modal Ilegal, dan Politik
>Survei bertajuk “Apa pendapat masyarakat di provinsi perbatasan selatan mengenai kerusuhan terkini?” ini dilaksanakan antara tanggal 25 dan 27 Agustus 2026, dengan fokus pada insiden-insiden terbaru di tiga provinsi perbatasan selatan.
Bangkok, SUarathailand- Bangkok Post melaporkan survei Nida Poll menemukan penduduk di provinsi-provinsi perbatasan selatan Thailand meyakini kerusuhan baru-baru ini terutama berkaitan dengan alokasi anggaran daerah.
Penyebab signifikan lainnya yang dipersepsikan masyarakat mencakup ketidakpuasan dari jaringan 'modal ilegal' (grey capital)—seperti pihak yang terlibat dalam narkoba dan penyelundupan—serta isu-isu yang berkaitan dengan politik lokal.
Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa kegagalan pihak berwenang dalam mencegah insiden-insiden itu sebagian besar disebabkan oleh kekurangan dalam kebijakan pemerintah dan buruknya koordinasi antarinstansi.
Nida Poll, pusat survei opini dari National Institute of Development Administration (NIDA), menemukan penduduk perbatasan selatan mengaitkan kerusuhan terkini dengan anggaran daerah, modal ilegal, dan politik, sementara kekurangan kebijakan menjadi sorotan utama mengenai alasan mengapa insiden tersebut tidak dapat dicegah.
Survei yang bertajuk “Apa pendapat masyarakat di provinsi perbatasan selatan mengenai kerusuhan terkini?” ini dilaksanakan antara tanggal 25 dan 27 Agustus 2026, dengan fokus pada insiden-insiden terbaru di tiga provinsi perbatasan selatan.
Survei ini melibatkan 1.100 responden berusia 18 tahun ke atas di provinsi Narathiwat, Pattani, dan Yala, yang mencakup berbagai tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kelompok pendapatan.
Ketika responden ditanya mengenai apa yang mereka yakini sebagai penyebab di balik kerusuhan terkini, hasilnya adalah sebagai berikut:
35,73% meyakini hal itu berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan untuk wilayah tersebut.
30,36% meyakini jaringan bisnis ilegal—termasuk pihak yang terlibat dalam narkoba, penyelundupan, dan praktik pemerasan—merasa tidak senang dengan tindakan keras pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.
-29,64% meyakini hal itu berkaitan dengan politik lokal.
-27,64% meyakini insiden-insiden tersebut direkayasa menjelang perundingan damai yang diperkirakan akan segera dimulai.
-26,27% meyakini kelompok separatis telah bekerja sama dengan jaringan bisnis ilegal untuk menciptakan kerusuhan.
-20,27% meyakini kelompok separatis merasa tidak senang dengan tindakan keras pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.
-19,55% meyakini kelompok di balik kerusuhan tersebut ingin menciptakan perpecahan di wilayah itu.
-19,09% meyakini kerusuhan tersebut berkaitan dengan politik nasional.
-12,82% meyakini generasi muda aktivis separatis telah melakukan insiden-insiden tersebut untuk menunjukkan kemampuan kelompok mereka.
-12,00% meyakini insiden tersebut berkaitan dengan masa mutasi dan perombakan pejabat senior.
-11,27% meyakini pihak di balik kerusuhan tersebut mungkin memiliki sekutu di kalangan politisi yang membantu memelintir informasi.
-9,73% meyakini insiden tersebut direkayasa untuk menentang proyek pembangunan ekonomi di wilayah itu.
-6,36% meyakini kelompok di balik kerusuhan ingin menguji respons pihak berwenang menjelang rotasi pasukan militer yang akan datang.
-5,45% meyakini insiden tersebut merupakan operasi psikologis yang bertujuan memicu tekanan publik terhadap pihak berwenang.
-4,09% meyakini hal itu sebagai tindakan simbolis menjelang rapat kabinet keliling di Songkhla.
-1,36% tidak memberikan jawaban atau tidak berminat.
Responden juga ditanya mengapa pihak berwenang tidak mampu mencegah kerusuhan terbaru di tiga provinsi perbatasan selatan. Temuannya adalah:
-40,82% menyoroti kekurangan dalam kebijakan, strategi, dan arah keseluruhan penanganan masalah di tiga provinsi perbatasan selatan.
-39,91% menyebutkan koordinasi yang tidak efektif antarinstansi terkait.
-34,27% mengidentifikasi adanya kelalaian oleh para pejabat.
-29,73% menyoroti kekurangan dalam kinerja intelijen.
-29,36% meyakini pihak di balik kerusuhan tersebar di banyak wilayah, sehingga insiden sulit dicegah.
-18,82% meyakini penegakan hukum terlalu lunak.
-18,09% menyebutkan kurangnya kerja sama dari masyarakat.
-11,55% meyakini pejabat negara yang terlibat di berbagai tingkatan bukanlah penduduk setempat.
-10,64% meyakini jumlah personel di wilayah tersebut tidak memadai.
-5,91% meyakini personel keamanan di instansi setempat tidak memiliki senjata untuk membela diri.
-5,45% meyakini wilayah tiga provinsi perbatasan selatan terlalu luas untuk dilindungi secara efektif.
-0,45% memberikan tanggapan lain, termasuk pandangan bahwa pejabat negara atau instansi pemerintah mungkin terlibat dalam, atau mengetahui, insiden tersebut karena adanya kemungkinan kepentingan bersama.
-0,36% tidak memberikan jawaban atau tidak berminat.
