Thailand memprioritaskan pembangunan sosial-ekonomi, pemeliharaan keamanan, dan dialog perdamaian untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Thailand Selatan.
Bangkok, Suarathailand- Thailand mengakui peran penting Malaysia sebagai fasilitator dalam negosiasi perdamaian untuk Provinsi Perbatasan Selatan (SBP) dan tetap berkomitmen untuk memulihkan stabilitas dan mencapai stabilitas yang langgeng.
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menegaskan kembali bahwa pemerintahnya memprioritaskan strategi tiga cabang - pembangunan sosial-ekonomi, pemeliharaan keamanan, dan dialog perdamaian - untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.
"Malaysia adalah satu-satunya aktor asing resmi yang mengambil bagian sebagai fasilitator proses dialog perdamaian, mendukung Thailand dalam memulihkan perdamaian dan keamanan, serta mengembangkan kawasan dengan pendekatan berkelanjutan, demi kepentingan rakyat kedua negara.
"Dengan upaya Malaysia dalam proses tersebut, dan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di SBP, Thailand sangat yakin bahwa perdamaian yang langgeng di kawasan tersebut dapat segera tercapai,” katanya kepada Bernama dalam sebuah wawancara tertulis.
Malaysia memfasilitasi proses negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun yang berpuncak pada Januari 2004 di provinsi-provinsi selatan.
Pada tahun 2023, Panel Dialog Perdamaian Pemerintah Kerajaan Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) sepakat untuk mengembangkan Rencana Komprehensif Bersama Menuju Perdamaian (JCPP) sebagai peta jalan untuk tahun 2023-2024 guna mencari penyelesaian konflik bersenjata di Thailand selatan.
JCPP yang diadopsi selama Pertemuan Resmi keenam Proses Dialog Perdamaian di Kuala Lumpur telah memberikan harapan untuk menyelesaikan konflik regional yang telah berlangsung lama.
Namun, perubahan politik telah menghambat kemajuan, sehingga menghambat kelanjutan negosiasi yang efektif.
Saat ini, Datuk Mohd Rabin Basir adalah Fasilitator Pemerintah Malaysia untuk proses dialog perdamaian Thailand Selatan, yang berlaku efektif 1 Juli tahun lalu.
Namun, pemerintah Thailand belum menunjuk perwakilan Panel Dialog Perdamaian baru untuk Provinsi Perbatasan Selatan Thailand (PEDP). The Nation
