Paetongtarn Shinawatra mengakhiri masa jabatannya setelah hanya satu tahun menjabat.
Bangkok, Suarathailand- PM Thailand Paetongtarn Shinawatra telah diberhentikan sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika setelah hanya satu tahun berkuasa.
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra telah diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika, mengakhiri masa jabatannya setelah hanya satu tahun menjabat. Keputusan ini semakin menjerumuskan negara dan perekonomiannya yang rapuh ke dalam ketidakpastian.
APA YANG TERJADI SELANJUTNYA?
Sampai perdana menteri baru dipilih oleh parlemen, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai dan kabinet saat ini akan mengambil alih peran sementara. Waktu pemungutan suara parlemen tidak pasti, karena konstitusi tidak menetapkan batas waktu bagi majelis rendah untuk bersidang.
Keputusan pengadilan tersebut membuka jalan bagi negosiasi politik yang intens, dengan Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn yang berpengaruh dan mantan perdana menteri, kemungkinan akan memainkan peran kunci. Lanskap politik memang rumit, dan dengan banyaknya partai dan pialang kekuasaan yang terlibat, prosesnya bisa berlarut-larut.
Koalisi yang berkuasa hanya memiliki mayoritas tujuh kursi yang rapuh, sehingga setiap perubahan dukungan akan sangat berdampak bagi Pheu Thai dan nasib politik keluarga Shinawatra.
SIAPA SAJA CALON PM?
Lima kandidat masih bersaing, termasuk Chaikasem Nitisiri, 77, mantan menteri kehakiman dan jaksa agung yang selama ini tidak banyak dikenal publik tetapi kini siap untuk maju. Pheu Thai, yang awalnya mengajukan tiga kandidat, kini hanya mendukung Chaikasem.
Kemungkinan lain termasuk Anutin Charnvirakul, 58, mantan menteri dalam negeri dan wakil perdana menteri, yang partainya, Bhumjaithai, telah menarik diri dari koalisi pada bulan Juni. Juga terlibat adalah Menteri Energi Pirapan Salirathavibhaga, mantan Wakil Perdana Menteri Jurin Laksanawisit, dan mantan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, 71 tahun, yang memimpin kudeta tahun 2014 melawan pemerintahan Pheu Thai terakhir dan sekarang menjabat sebagai penasihat kerajaan.
APA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJADI PM?
Seorang kandidat harus mendapatkan dukungan setidaknya 50 anggota parlemen sebelum DPR dapat memberikan suara. Untuk diangkat menjadi perdana menteri, kandidat tersebut harus memperoleh lebih dari separuh dari 492 kursi di majelis rendah saat ini—setidaknya 247 suara.
Jika tidak ada kandidat yang berhasil, proses ini diulang hingga perdana menteri terpilih, tanpa batas waktu yang ditentukan.
APA SAJA SKENARIO YANG MUNGKIN TERJADI?
Peluang Pheu Thai untuk mempertahankan jabatan perdana menteri melalui Chaikasem bergantung pada apakah Thaksin masih dapat mempertahankan suatu bentuk aliansi dengan kelompok konservatif Thailand, yang memegang kekuasaan politik yang signifikan dan dapat menggagalkan ambisinya.
Meskipun para pendukung lama yang konservatif memiliki sejarah yang rumit dengan Thaksin, beberapa analis berpendapat bahwa mereka mungkin menganggapnya sebagai pilihan yang lebih baik. Jika pengaruh Thaksin berkurang, kemungkinan pemilihan umum dini meningkat, yang berpotensi membuka pintu bagi Partai Rakyat, sebuah kelompok oposisi progresif dengan agenda reformasi yang menantang kepentingan kaum konservatif dan militer royalis.
Meskipun Chaikasem dapat menjadi solusi sementara, pengalaman politiknya yang terbatas membuatnya kecil kemungkinannya untuk mampu memberikan reformasi substansial atau merevitalisasi perekonomian. Ketidakstabilan politik mungkin akan terus berlanjut, dengan sedikit harapan untuk perbaikan ekonomi jangka pendek.
Skenario potensial lainnya adalah Anutin menjadi perdana menteri, tetapi ia membutuhkan dukungan baik dari koalisi sebelumnya maupun Partai Rakyat, yang telah mengisyaratkan akan mendukungnya jika ia berkomitmen untuk mengadakan pemilihan umum dini. Terakhir, kompromi yang sulit dapat mengakibatkan kembalinya Prayuth, yang mengharuskannya untuk bekerja sama dengan partai Pheu Thai yang terpecah belah.
