PM Anutin mengatakan telah menginstruksikan para pejabat Dewan Keamanan Nasional untuk tidak bersikap pasif dalam menanggapi kekerasan di wilayah selatan.
Bangkok, Suarathailand- Bangkok Post melaporkan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyatakan kekerasan kriminal yang terus terjadi di provinsi-provinsi perbatasan selatan merupakan respons terhadap penegakan hukum yang diperketat.
Anutin mengatakan serangkaian serangan telah mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penegakan hukum, dan langkah keamanan berskala penuh ini justru memicu lebih banyak kekerasan.
"Ini adalah masa transisi, di mana aparat sedang mengintensifkan operasi mereka," kata perdana menteri di Bangkok. Ia menyampaikan hal ini saat menanggapi pertanyaan mengenai serangan bom di pusat perbelanjaan Global House di Pattani pada Sabtu malam.
Ia mengatakan bahwa dirinya baru-baru ini telah menginstruksikan para pejabat Dewan Keamanan Nasional untuk tidak bersikap pasif dalam menanggapi kekerasan di wilayah selatan.
Survei
National Institute of Development Administration (NIDA) pada hari Minggu mengumumkan hasil survei mengenai pandangan masyarakat setempat terhadap kekerasan yang saat ini terjadi di provinsi-provinsi paling selatan.
Jajak pendapat tersebut dilakukan melalui telepon dan melibatkan 1.100 responden di provinsi perbatasan Narathiwat, Pattani, dan Yala, pada tanggal 25 hingga 27 Agustus.
Menurut laporan NIDA, survei tersebut menemukan bahwa 35,73% responden mengaitkan kekerasan itu dengan masalah alokasi anggaran, 30,36% dengan pelaku bisnis ilegal yang frustrasi akibat penertiban, dan 29,64% dengan isu politik lokal.
