53 partai politik saat ini terdaftar dengan satu partai tambahan sedang dalam verifikasi.
Myanmar, Suarathailand- Ketua Komisi Pemilihan Umum (UEC) U Ko Ko mengumumkan pemantau domestik dan internasional akan diizinkan untuk memantau pemilu mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara UEC dan partai politik yang diadakan di kantor UEC di Naypyidaw pada tanggal 7 Desember.
Dalam pertemuan tersebut, ketua menyoroti tinjauan komisi terhadap hak-hak partai politik dan pendirian serta pendaftarannya berdasarkan hukum. Ia mencatat bahwa 53 partai politik saat ini terdaftar, dengan satu partai tambahan sedang dalam verifikasi untuk pendirian.
Partai politik didesak untuk mengorganisasi anggota dan mendirikan kantor yang memenuhi standar yang disyaratkan setidaknya 90 hari sebelum hari pemilihan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pendaftaran Partai Politik.
Ketua menekankan pentingnya kantor partai, papan nama, dan bendera. Ia menginstruksikan partai untuk memberi tahu subkomisi pemilihan kotamadya yang relevan sebelum meresmikan papan nama dan mendorong partai yang terdaftar untuk bekerja sama demi kepentingan negara bagian dan daerah.
Ia selanjutnya menguraikan persiapan komisi untuk pemilihan umum demokratis multipartai. UEC akan mengizinkan 13 poin pengamatan yang serupa dengan pemilu umum 2015, termasuk pemantauan undang-undang pemilu, aturan, prosedur, dan proses pengambilan keputusan untuk pengaduan. Pengamatan ini, yang sebelumnya terbatas pada studi selama pemilu umum 2020, sekarang akan diizinkan.
Selain itu, ketua membahas peluncuran situs web dan aplikasi seluler pada 22 November, yang menampilkan temuan kecurangan pemilu dan tindakan melawan hukum dari pemilu umum 2020. Platform ini tersedia dalam lima bahasa: Myanmar, Inggris, Mandarin, Rusia, dan Jepang.
Ia menegaskan kembali komitmen komisi untuk menyelenggarakan pemilu yang kredibel dan membangun Hluttaw yang bermartabat di bawah kepemimpinan negara bagian. Ia juga menekankan pentingnya anggota parlemen yang berkualitas dan meminta partai politik untuk memilih dan melatih kandidat yang cakap.
The Nation melaporkan pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota UEC, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Kependudukan, Kantor UEC, serta para pemimpin dan perwakilan dari 53 partai politik.
