Bangkok membantah klaim "kebrutalan", menegaskan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa di tengah ketegangan perbatasan yang sedang berlangsung dan gencatan senjata yang rapuh.
Bangkok, Suarathailand- Tentara Kerajaan Thailand telah memberikan undangan kepada badan-badan internasional, termasuk Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), untuk memeriksa tentara Kamboja yang saat ini ditahan di Thailand.
Langkah ini menanggapi tuduhan dari Kamboja yang menyatakan Thailand memperlakukan tentaranya yang ditangkap dengan tidak manusiawi sebelum pemulangan mereka menyusul perjanjian gencatan senjata baru-baru ini.
Mayor Jenderal Winthai Suvaree, juru bicara Tentara Kerajaan Thailand, menolak klaim Kamboja pada 2 Agustus sebagai "tuduhan yang diputarbalikkan."
Ia mengklarifikasi bahwa meskipun gencatan senjata telah diterapkan secara tiba-tiba, konflik bersenjata belum benar-benar berakhir. Oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional, proses penahanan sementara oleh militer tetap diperbolehkan berdasarkan Konvensi Jenewa.
"Tentara Kerajaan Thailand memiliki rencana dan sepenuhnya siap untuk mengundang organisasi internasional seperti ICRC guna memantau kesejahteraan tawanan perang yang ditahan," ujar Mayor Jenderal Winthai. Ia menegaskan bahwa prosedur Thailand "sepenuhnya berada dalam kerangka" Konvensi Jenewa.
Undangan tersebut, jelasnya, merupakan langkah proaktif yang didorong oleh pemahaman bahwa Kamboja mungkin mencoba "mendistorsi isu ini untuk merusak kredibilitas militer Thailand."
Oleh karena itu, perwakilan dari UNHCR dan ICRC dipersilakan untuk melakukan inspeksi melalui jalur hukum internasional yang telah ditetapkan. Pihak Thailand, tegasnya, berkomitmen untuk menjalankan semua operasinya secara ketat sesuai aturan internasional.
