Thailand akan menjajaki jalur hukum yang tersedia untuk menuntut ganti rugi dari Kamboja.
Bangkok, Suarathailand- Pejabat Perdana Menteri Phumtham Wechayachai mengonfirmasi bahwa Thailand akan mengambil tindakan hukum terhadap Kamboja atas kejahatan berat.
Phumtham menyatakan Kabinet telah mengarahkan instansi terkait untuk mengajukan gugatan perdata dan pidana terhadap Kamboja atas kejahatan berat. Namun, ia mengklarifikasi bahwa hal ini tidak akan melibatkan pengajuan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ).
Dewan Keamanan Nasional, Departemen Perjanjian dan Urusan Hukum, dan Dewan Negara akan menjajaki jalur hukum yang tersedia untuk menuntut ganti rugi dari Kamboja.
Ketika ditanya tentang pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) yang sedang berlangsung di Malaysia, Phumtham mencatat bahwa diskusi masih berlangsung, tanpa ada kesimpulan yang dicapai.
Ia tidak dapat memastikan apakah kesepakatan akan dicapai pada hari Kamis (7 Agustus).
“Hasilnya masih belum pasti dan bergantung pada fakta, karena diskusi belum selesai. Kita perlu menunggu hingga perundingan selesai,” ujarnya.
Tindakan Hukum atas Agresi Kamboja
Kabinet telah menginstruksikan pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap Kamboja atas invasi militernya ke wilayah kedaulatan Thailand, yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang signifikan. Tindakan hukum akan ditempuh baik di dalam negeri maupun internasional, termasuk kasus pidana dan perdata.
Meskipun gencatan senjata telah ditetapkan, beberapa tugas tetap ada:
-Penjinakan Bom: Pihak berwenang ditugaskan untuk membersihkan dengan aman persenjataan yang belum meledak yang ditembakkan oleh militer Kamboja di wilayah sipil. Badan keamanan didesak untuk memprioritaskan keselamatan.
-Pelanggaran Drone: Meningkatnya jumlah drone yang melanggar wilayah udara telah menimbulkan kekhawatiran. Otoritas Penerbangan Sipil dan badan keamanan didesak untuk segera menangani masalah ini dan menegakkan hukum terhadap para pelanggar.
-Pemulangan Warga Sipil yang Terlantar dengan Aman: Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Pusat Ad Hoc untuk Situasi Perbatasan Thailand-Kamboja untuk memastikan informasi yang akurat diberikan guna membantu warga sipil kembali ke rumah mereka dengan aman. Memerangi Berita Palsu
Penyebaran berita palsu, terutama terkait konflik Thailand-Kamboja, semakin intensif. Kabinet telah mendesak semua lembaga untuk bekerja sama dalam mendorong konsumsi berita yang cermat dan memverifikasi informasi sebelum dibagikan.
Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat juga bertugas memantau platform media sosial dan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengatasi penyebaran informasi palsu.
