Menguak Jaringan yang Ingin Hancurkan Perdamaian di Thailand Selatan

Jaringan ini di antaranya dari Barisan Revolusi Nasional (BRN), politisi, LSM HAM, aktivis, hingga koalisi.

Suarathailand- Proses perdamaian di Thailand Selatan yang sudah lama diupayakan bisa terganggu bahkan makin terhambat bila ada jaringan yang mencoba mengganggunya.

Belakangan muncul jaringan yang disinyalir menciptakan situasi, campur tangan untuk mendorong amandemen hukum, dan menuntut hak untuk melindungi para pelaku pemberontakan. Jaringan ini juga disinyalir menanamkan kebencian, menghasut, menciptakan legitimasi, dan memfasilitasi menuju tujuan separatisme.

Jaringan perusak perdamaian ini disinyalir terdari dari sejumlah unsur, di antaranya dari Barisan Revolusi Nasional (BRN), politisi, LSM HAM, aktivis, dan koalisi.


Barisan Revolusi Nasional  (BRN)

Barisan Revolusi Nasional diduga mendukung sejumlah aksi kekerasan di Thailand Selatan. BRN juga diduga menciptakan situasi, menggunakan kehidupan dan keselamatan orang-orang di Thailand Selatan sebagai alat untuk tawar-menawar dalam proses perdamaian.

Para pemimpin utama BRN berada di luar negeri. Mereka diduga telah memberi perintah kepada berbagai kelompok separatis di Thailand Selatan dan mendanai aktivitas mereka.


Politisi

Di kalangan politisi, jaringan yang ingin mengoyak perdamaian di selatan adalah dengan sengaja mengirim sejumlah orang ke sistem parlemen Thailand dan politik lokal untuk mengubah undang-undang. 

Mereka mendorong penghapusan undang-undang yang menghambat separatisme, terutama Pasal 1 konstitusi yang menyatakan bahwa “Thailand adalah satu kerajaan yang tidak dapat dibagi.” Para politisi ini disinyalir tak mendukung keamanan nasional dan menghambat perdamaian di tiga provinsi perbatasan selatan.

Manuver para politisi ini terlihat jelas dalam upaya membatalkan undang-undang keamanan di Thailand Selata yang merupakan hambatan utama bagi gerakan separatis Selatan. Para politisi ini juga mendorong untuk membatalkan pos pemeriksaan dan mengusir tentara dari perbatasan selatan.

Manuver para politisi ini terlihat jelas sebagai pembukaan jalan yang disengaja, memfasilitasi gerakan separatis, kelompok gerakan pemberontak utama.


LSM (Aktivis Hak Asasi Manusia)

Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini dianggap membuat kekacauan dan menciptakan tren untuk situasi di Thailand Selatan sepanjang waktu. Dengan berkedok sebagai aktivis hak asasi manusia, mereka seolah-olah membantu masyarakat di daerah tersebut, tetapi sebenarnya tujuan utama mereka adalah membantu melindungi kelompok separatis.

Para anggota LSM ini dsinyalir terlibat sejumlah insiden di Thailand Selatan. Mereka menekan pejabat, menghalangi proses peradilan, menghasut daerah tersebut menjadi daerah pelanggaran hak oleh pejabat negara, mencoba mengabaikannya ketika kelompok separatis melakukan kejahatan terhadap orang yang tidak bersalah, dan mengangkat kelompok separatis ke tingkat yang lebih tinggi. LSM juga disinyalir terlibat memutarbalikkan informasi, mencoba menarik orang asing untuk campur tangan dan menekan Thailand.

Yang utama adalah LSM perempuan yang terkenal di Thailand Selatan seperti Pornpen dan Anchana. Mereka terindikasi bekerja secara harmonis dengan para politisi.


Aktivis

Aktivis adalah kelompok dengan berbagai gerakan, mulai dari dosen sejarah Pattani hingga para dosen agama. Terutama adalah Bapak Hassan yang berkeliling memutarbalikkan sejarah, menanamkan kebencian dan kekesalan pada anak-anak dan pemuda di daerah tersebut, dan membuat mereka memandang orang Thailand sebagai musuh.

Hassan juga bekerja sama dengan Muhammad Aladi, Civil Society Assembly for Peace (CAP) yang perannya adalah untuk melawan. Ia diduga menghasut  dan secara jelas menentang negara. Ia menyajikan informasi untuk menciptakan legitimasi bagi gerakan tersebut.

Kelompok lain yang berperan di daerah tersebut adalah kelompok Bapak Atef, The Patani, yang tugasnya menciptakan jaringan koordinasi di tiga provinsi perbatasan selatan, mendirikan suatu bentuk pemerintahan, membagi wilayah, dan secara diam-diam mendukung separatisme. Namun, isu yang telah dikritik di seluruh negeri adalah penyelenggaraan referendum untuk membagi tanah yang saat ini sedang dalam proses hukum.


Koalisi

Koalisi adalah sekelompok orang yang memiliki ide untuk mendukung gerakan separatis. Mereka akan dipandu dan ditanamkan oleh kelompok aktivis di daerah tersebut. Saat ini, mereka menargetkan anak-anak dan pemuda di daerah tersebut dengan menarik mereka untuk membantu dan berpartisipasi dalam insiden penyerangan, mengangkat senjata, atau ‘bersuara keras’ di media sosial.

Share: