Trump mengeklaim—tanpa bukti—bahwa ratusan ribu orang bukan warga negara AS memberikan suara di negara-negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat.
AS, Suarathailand- Menjelang pemilihan paruh waktu (midterm) Amerika Serikat pada bulan November, Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik melontarkan peringatan yang kian keras mengenai kecurangan pemilih.
Di sisi lain, Partai Demokrat dan para aktivis hak pilih bergerak melawan apa yang mereka sebut sebagai kampanye intimidasi yang dirancang untuk menakut-nakuti warga agar tidak datang ke tempat pemungutan suara.
Selama bertahun-tahun, Trump mengeklaim—tanpa bukti—bahwa ratusan ribu orang bukan warga negara AS memberikan suara di negara-negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat, sehingga mendistorsi hasil pemilihan.
Kini, ia beserta para pendukungnya meluncurkan serangkaian tindakan mencolok untuk membuktikan klaim tersebut.
Menurut laporan CBS, salah satu langkahnya adalah mengerahkan agen federal bersenjata untuk mendatangi rumah warga di beberapa negara bagian guna menanyakan status imigrasi mereka serta apakah mereka pernah memberikan suara dalam pemilu sebelumnya.
Di Texas, Jaksa AS Aaron Reitz—yang sebelumnya pernah mewakili Partai Republik dalam upaya membatalkan hasil pemilihan presiden 2020—menyampaikan peringatan keras saat pemungutan suara lebih awal (early voting) dimulai pekan lalu.
"Jika Anda melanggar undang-undang pemilu federal, saya akan memburu dan menuntut Anda," ujarnya melalui platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). "Pemilu Amerika hanya untuk warga Amerika."
Pada hari Senin, Trump menawarkan imbalan uang dalam jumlah besar bagi siapa pun yang memiliki informasi mengenai tindak kecurangan.
"Siapa pun yang melaporkan kecurangan pemilih dalam pemilu sebelumnya atau pemilihan paruh waktu 2026 mendatang akan mendapatkan imbalan sebesar 1.000.000 dolar setelah pelaku kecurangan tersebut ditangkap dan divonis bersalah!" tulis Trump di platform Truth Social.
Trump tidak memberikan perincian mengenai dari mana dana imbalan tersebut berasal atau bagaimana mekanisme pemberiannya.
Penangkapan
Pekan lalu di California—wilayah di mana Trump sangat tidak populer dan ia bersikeras bahwa kecurangan merajalela—pejabat federal mengundang sejumlah media sayap kanan untuk menyaksikan penangkapan beberapa dari 28 warga yang didakwa melakukan tindak pidana, termasuk pendaftaran pemilih secara ilegal.
Kasus-kasus ini bahkan mencakup kejadian yang sudah berlangsung sejak tahun 2002.
Dalam sebuah konferensi pers, foto-foto tahanan (mug shots) ditampilkan, sementara Asisten Utama Jaksa AS, Bill Essayli, menyatakan bahwa penangkapan tersebut "membuktikan apa yang selama ini kami katakan."
"California mengirimkan surat suara kepada bukan warga negara, dan mereka menolak untuk mematuhi hukum federal, yang menetapkan bahwa tindakan bukan warga negara untuk memberikan suara merupakan sebuah tindak pidana. Hak pilih warga negara Amerika harus dilindungi."
Pihak-pihak yang menentang di negara bagian tersebut tidak terkesan.
Penangkapan-penangkapan ini merupakan "upaya intimidasi pemilih dan langkah nyata untuk merusak kepercayaan terhadap pemilihan paruh waktu kita," ujar Janice Hahn, anggota Dewan Pengawas Wilayah Los Angeles (Los Angeles County Supervisor).
Tindakan tersebut "digunakan untuk menciptakan gambaran seolah-olah terjadi kecurangan pemilih secara luas, padahal kita tahu kenyataannya tidak demikian."
Pemerintah sebelumnya mengeklaim terdapat 190.000 pemilih "ilegal" dalam daftar pemilih California, angka yang kemudian direvisi menjadi sekitar 20.000.
Berbagai studi telah berulang kali menunjukkan bahwa kecurangan terjadi pada tingkat yang sangat rendah, terutama terkait dengan pemberian suara oleh bukan warga negara.
The New York Times menelaah basis data yang dikelola oleh lembaga pemikir konservatif, The Heritage Foundation, dan menemukan hanya 100 kasus di mana bukan warga negara memberikan suara dalam rentang waktu 1982 hingga 2025.
"Jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,000008 persen dari lebih dari 1,3 miliar suara yang diberikan dalam pemilihan presiden selama periode itu," tulis surat kabar tersebut.
Rick Hasen, seorang profesor hukum di University of California, Los Angeles, menyatakan bahwa minimnya jumlah penangkapan dan penuntutan terkait kecurangan mencerminkan betapa jarangnya praktik tersebut terjadi.
"Jika (Departemen Kehakiman) bisa membuktikan lebih banyak kasus, kita pasti sudah mendengarnya," tulisnya dalam sebuah unggahan blog.
"Mereka telah melakukan pencarian agresif secara nasional untuk menemukan kecurangan semacam itu. Tidak mengherankan jika mereka hanya menemukan sedikit kasus, karena masalah ini memang berskala kecil."
Memilih dengan Aman
Sikap yang diambil oleh pemerintah federal telah memicu kekhawatiran di kalangan imigran, yang takut mereka akan menjadi sasaran saat dalam perjalanan menuju tempat pemungutan suara.
"Saat ini, mereka menghentikan orang-orang yang memiliki visa maupun status kewarganegaraan," ujar seorang warga negara AS berusia 48 tahun asal Guatemala kepada Agence France-Presse (AFP) di Los Angeles.
"Bahkan seseorang yang sudah menjadi warga negara pun bisa menghadapi masalah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan presiden ini." Para aktivis hak pilih melawan apa yang mereka sebut sebagai upaya untuk menekan tingkat partisipasi pemilih melalui inisiatif seperti "Vote Safe".
Kampanye ini menempatkan tokoh agama, veteran, guru, dan sukarelawan lainnya di tempat pemungutan suara (TPS). Mereka bertugas menjelaskan hak-hak memilih, berupaya meredakan konfrontasi, serta mendokumentasikan tindakan intimidasi atau pelanggaran lainnya.
"Rasa takut memang sengaja diciptakan, dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya," ujar Mary Corcoran, direktur eksekutif Save America Movement.
"Jika dibiarkan begitu saja, rasa takut akan berhasil membuat orang tetap tinggal di rumah, bahkan tanpa perlu ada satu pun pihak yang datang ke tempat pemungutan suara."
