Pembentukan satgas Pilpres dan Pilkada 2024 bertujuan memberikan sosialisasi, edukasi, serta literasi kampanye yang bermartabat.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan Polri membentuk satuan tugas untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas menjelang Pilkada dan Pilpres 2024.
Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan para partai politik untuk mencegah terjadinya gangguan politik kebencian berbasis identitas pada Pilkada dan Pilpres 2024. .
"Untuk mencegah politik identitas dan provokasi, maka Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa, 14 Juni 2022.
Dedi mengatakan pembentukan satgas Pilpres dan Pilkada 2024 bertujuan memberikan sosialisasi, edukasi, serta literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan.
Ia mengatakan pihaknya akan membentuk focus group discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat. Hal ini guna menjaga persatuan dan keberagaman agama serta ras.
"Bersama Kominfo dan para pegiat medsos untuk sosialisasi dan kampanyekan moderasi beragama, toleransi, serta menjaga kebhinekaan," ujarnya.
Menurutnya, pihaknya juga akan mengaktifkan patroli siber bersama. Ini bertujuan memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebar konten-konten provokatif. "Gakkum merupakan ultimum remedium agar kasus-kasus hoax, hate speech, dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," katanya.
Polri juga siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak 2024 dengan menggelar Operasi Mantap Brata. "Nantinya, Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai tingkat polres jajaran," tutur Dedi. (polri, antara)
I
