Pasukan tambahan telah dikerahkan ke provinsi-provinsi perbatasan selatan untuk menjaga keamanan dan melacak pelaku yang terlibat dalam serangan kekerasan baru-baru ini.
Suarathailand- PM Thailand Paetongtarn mengonfirmasi lebih banyak pasukan dikerahkan ke wilayah Selatan Thailand di tengah meningkatnya kekerasan, karena pemerintah menjanjikan keadilan dan mendesak media untuk berhati-hati.
Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengatakan pasukan tambahan telah dikerahkan ke provinsi-provinsi perbatasan selatan untuk menjaga keamanan dan melacak pelaku yang terlibat dalam serangan kekerasan baru-baru ini.
Titik Pemeriksaan Jalan Meningkat di Tengah Aktivitas Pemberontak
Berbicara setelah rapat Kabinet mingguan, Paetongtarn mengonfirmasi pengerahan pasukan tambahan untuk mendirikan titik pemeriksaan jalan dan menjaga warga sipil menyusul maraknya serangan baru-baru ini yang diyakini dilakukan oleh pemberontak Muslim Melayu.
Serangan minggu lalu mengakibatkan beberapa korban sipil beragama Buddha. Namun, Barisan Revolusi Nasional (BRN) mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang membantah telah menyetujui serangan apa pun terhadap sasaran sipil.
Kekerasan Meningkat pada Tahun 2025
Pada hari Senin, Menteri Kehakiman Tawee Sodsong diberi pengarahan bahwa antara Januari dan awal Mei, telah terjadi 38 insiden kekerasan, hampir sama dengan 39 insiden yang tercatat sepanjang tahun sebelumnya.
Sambil menegaskan kembali pengerahan lebih banyak pasukan ke wilayah Selatan yang mayoritas penduduknya Muslim, Perdana Menteri tidak mengungkapkan angka-angka spesifik, hanya menyatakan bahwa pasukan keamanan sepenuhnya siap untuk mengelola situasi yang meningkat.
Badan Keamanan Diperintahkan untuk Mengkoordinasikan Upaya
Paetongtarn mengatakan dia telah menginstruksikan Angkatan Darat Kerajaan Thailand dan Kepolisian Kerajaan Thailand untuk berkoordinasi dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai untuk memperketat keamanan di wilayah tersebut.
Dia juga meminta media untuk berhati-hati ketika melaporkan tentang wilayah Selatan, mendesak mereka untuk tidak mengobarkan ketegangan agama atau etnis.
Pemerintah, tegasnya, melihat semua penduduk Yala, Pattani, Narathiwat, dan empat distrik Songkhla sebagai warga negara Thailand, terlepas dari ras atau agama.
Konteks Sejarah dan Politik
BRN menyebut zona konflik—termasuk tiga provinsi selatan dan empat distrik Songkhla—sebagai Patani Darussalam, nama negara Muslim Melayu kuno yang dianeksasi oleh Thailand. BRN dan kelompok pemberontak lainnya terus menyerukan kemerdekaan dari Thailand.
Penyebab Kekerasan Baru Sedang Ditinjau
Ketika ditanya tentang penyebab kekerasan baru tersebut, Paetongtarn mengatakan ada beberapa teori, meskipun ia menolak untuk menjelaskannya lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa selain pengerahan pasukan, pemerintah sedang berupaya meningkatkan komunikasi dengan masyarakat setempat untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik.
Peran Thaksin dan Kebuntuan Pembicaraan Damai
Ketika ditanya apakah ayahnya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, akan membantu menyelesaikan konflik tersebut, Paetongtarn mengatakan bahwa ia tetap berhubungan dekat dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang telah menawarkan untuk memfasilitasi pembicaraan damai. Namun, ia mengakui bahwa kemajuannya terbatas.
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Phumtham mengatakan pemerintah hanya akan melanjutkan perundingan dengan BRN jika BRN menunjukkan kendali atas kelompok pemberontak untuk menghentikan kekerasan—sesuatu yang belum terjadi, karena serangan terus berlanjut.
Pemerintah Janjikan Keadilan yang Transparan
Menanggapi seruan BRN untuk penyelidikan yang transparan atas serangan terhadap warga sipil, Paetongtarn mengatakan pemerintah melakukan yang terbaik untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka yang bertanggung jawab.
“Kita harus membawa para penyerang ke pengadilan, atau orang-orang yang tidak bersalah tidak akan pernah aman,” pungkasnya.
