Perdana Menteri Kamboja Hun Manet membagikan sebuah dokumen di halaman Facebook-nya, mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk menyiapkan dokumen ke ICJ.
Kamboja, Suarthailand- Media lokal Kamboja melaporkan pada hari Rabu bahwa pemerintah Kamboja mengambil langkah serius untuk membawa sengketa perbatasan yang sedang berlangsung dengan Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ).
Hal ini terjadi meskipun Thailand mengusulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui mekanisme bilateral yang ada. Perkembangan ini merupakan peristiwa penting yang perlu diperhatikan, karena perwakilan dari Thailand dan Kamboja akan bertemu di Komisi Perbatasan Bersama (JBC) di Phnom Penh pada tanggal 14 Juni.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet membagikan sebuah dokumen di halaman Facebook-nya, mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk menyiapkan dokumen ke ICJ. Sengketa tersebut melibatkan area seperti Kuil Segitiga Zamrud (Mom Bei), Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch, dan Ta Krabei, dengan Prak Sokhonn, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, yang ditunjuk sebagai ketua komite.
Dokumen yang sama juga dibagikan di Facebook oleh Hun Sen, Presiden Senat Kamboja, pada hari Rabu.
Khmer Times melaporkan bahwa Kamboja kini telah berkomitmen penuh untuk membawa konflik perbatasan ke ICJ. Pada tanggal 9 Juni, Perdana Menteri Kamboja mengumumkan pembentukan komite tingkat tinggi untuk mengumpulkan bukti dan menangani proses hukum di ICJ. Keputusan ini mengikuti sidang gabungan kedua majelis legislatif Kamboja, yang memberikan suara pada tanggal 2 Juni untuk mengajukan kasus tersebut ke ICJ.
Meskipun Thailand telah menyarankan untuk menggunakan negosiasi bilateral guna menyelesaikan sengketa perbatasan, Kamboja tetap melanjutkan rencananya untuk mengajukan kasus tersebut ke ICJ. Komite tersebut akan mewakili Kamboja di ICJ, mengawasi proses dari pengajuan kasus hingga keputusan akhir pengadilan.
Selain itu, komite tersebut akan bertugas memilih penasihat hukum internasional untuk mewakili Kamboja di ICJ di Den Haag. Tim hukum, bersama dengan konsultan internasional, akan menyiapkan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan ke ICJ.
Pengumuman pemerintah Kamboja menetapkan bahwa komite tersebut akan terdiri dari dua kelompok: tim hukum yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan tim diplomatik yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kehakiman.
Langkah ini dilakukan menjelang pertemuan JBC yang dijadwalkan di Phnom Penh pada tanggal 14 Juni, di mana delegasi Thailand diperkirakan akan membahas masalah tersebut lebih lanjut. TheNation
