Thailand mempersiapkan gugatan pidana dan perdata terhadap Kamboja di tingkat nasional dan internasional.
Bangkok, Suarathailand- Kementerian Kesehatan Masyarakat memperkirakan kerugian sebesar Rp73 miliar akibat bentrokan di perbatasan Thailand-Kamboja, termasuk Rumah Sakit Phanom Dong Rak, yang sedang mempersiapkan tindakan hukum.
Setelah rapat eksekutif senior Kementerian Kesehatan Masyarakat pada hari Rabu (6 Agustus), Menteri Kesehatan Masyarakat Somsak Thepsutin mengomentari situasi terkini antara Thailand dan Kamboja.
Ia mengungkapkan Wakil Perdana Menteri dan Penjabat Perdana Menteri Phumtham Wechayachai telah menginstruksikan semua kementerian terkait untuk menilai kerusakan yang disebabkan oleh konflik tersebut, serta mempersiapkan gugatan pidana dan perdata terhadap Kamboja di tingkat nasional dan internasional.
Kementerian telah melakukan penilaian awal atas kerusakan, termasuk infrastruktur, material, dan peralatan medis. Kerusakan paling signifikan terjadi pada Rumah Sakit Phanom Dong Rak di Provinsi Surin, sebesar 46 juta baht, dengan total kerusakan material dan barang-barang lainnya mencapai 100 juta baht.
Peralatan medis, seperti mesin sinar-X dan peralatan lainnya, masih dalam penaksiran. Perkiraan awal kerusakan adalah 146 juta baht, dan tindakan hukum akan diambil terhadap Kamboja atas kerugian yang ditimbulkan kepada Thailand.
Selain itu, Kementerian juga sedang mengevaluasi kerusakan yang disebabkan oleh Topan Wipha, yang menyebabkan banjir parah di Thailand utara. Wilayah yang paling parah terkena dampak adalah Provinsi Nan, dengan perkiraan kerusakan mencapai 275 juta baht. Penilaian lebih lanjut mengenai total kerusakan akan menyusul.
Somsak juga menyebutkan bahwa situasi perbatasan Thailand-Kamboja akan dipantau secara ketat pada 7 Agustus 2025, dalam diskusi bilateral di bawah kerangka kerja Komite Perbatasan Umum Thailand-Kamboja (GBC). Jika kesepakatan tercapai dan para pengungsi dapat kembali ke rumah, Kementerian akan memastikan pemantauan dan dukungan berkelanjutan bagi penduduk terdampak.
Mengenai masalah pemberian kuota dan hak istimewa pendidikan khusus dari Institut Praboromarajchanok karena situasi Thailand-Kamboja, Somsak menyatakan bahwa Kementerian memiliki proyek untuk menghasilkan dokter dan tim inovasi kesehatan untuk kedokteran keluarga sebagai bagian dari rencana pengembangan tenaga kerja sepuluh tahun.
Ia juga mencatat bahwa diskusi telah diadakan mengenai pemberian kuota bagi anak-anak atau pasangan tentara yang gugur selama tugas perbatasan, yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan pegawai negeri sipil. Namun, Kementerian masih menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai peraturan tersebut, karena saat ini belum ada aturan yang jelas.
