Xi juga mengisyaratkan keterbukaan Tiongkok terhadap pembentukan Tim Pengamat ASEAN (AOT) untuk membantu memulihkan situasi normal di sepanjang perbatasan.
Tianjin, Suarathailand- Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mendesak Tiongkok untuk menekan Thailand agar tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.
Ia juga meminta agar Komisi Perbatasan Bersama (JBC) diaktifkan sebagai mekanisme utama untuk penyelesaian damai.
Dalam pertemuan bilateral pada hari Minggu (31 Agustus) dengan Wang Huning, ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, Hun Manet menekankan bahwa sengketa yang berlarut-larut ini tidak boleh diselesaikan melalui cara militer, terutama di wilayah dengan populasi sipil yang besar.
Ia mendesak Tiongkok, sebagai kekuatan regional utama, untuk mendorong Thailand agar terlibat dengan kerangka kerja bilateral yang ada seperti JBC, yang didasarkan pada perjanjian dan hukum internasional.
Perundingan tersebut menyusul kunjungan Hun Manet ke Tianjin untuk menghadiri KTT tahunan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Pertemuannya dengan Wang terjadi hanya sehari setelah diskusi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang menegaskan kembali dukungan Beijing terhadap gencatan senjata antara pasukan Thailand dan Kamboja, serta peran ASEAN dalam memantau kepatuhan.
Xi juga mengisyaratkan keterbukaan Tiongkok terhadap pembentukan Tim Pengamat ASEAN (AOT) untuk membantu memulihkan situasi normal di sepanjang perbatasan.
Posisi Tiongkok ini menyoroti dukungannya terhadap solusi diplomatik sekaligus memberikan ruang bagi Malaysia untuk bertindak sebagai mediator resmi. Hal ini sejalan dengan seruan berulang Hun Manet agar masalah perbatasan diselesaikan secara damai dan tanpa menggunakan kekerasan, terutama di wilayah berpenduduk padat.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang belum terselesaikan. Kedua negara berada di bawah tekanan untuk mengandalkan mekanisme kerja sama seperti JBC sebagai saluran utama negosiasi, sejalan dengan perjanjian bilateral dan kerangka hukum internasional.
