Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah berjanji untuk mengadakan pemilu tetapi pemerintahannya berulang kali memperpanjang keadaan darurat.
Myanmar, Suarathailand- Pemerintah militer Myanmar akan mengadakan pemilu pada Desember 2025 atau Januari 2026, kata media pemerintah pada Sabtu, mengutip kepala junta yang memberikan kerangka waktu spesifik pertama untuk pemilu yang telah lama dijanjikan di negara yang dilanda perang itu.
Myanmar telah dilanda kekacauan sejak awal 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang memicu gerakan protes yang berubah menjadi pemberontakan bersenjata terhadap junta di seluruh negara Asia Tenggara itu.
Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah berjanji untuk mengadakan pemilu tetapi pemerintahannya berulang kali memperpanjang keadaan darurat, bahkan ketika militer dihajar oleh sekelompok kelompok oposisi anti-junta.
Para kritikus secara luas mencemooh janji pemilu itu sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui perwakilan, mengingat puluhan partai politik telah dilarang dan junta telah kehilangan cengkeramannya atas sebagian besar wilayah Myanmar.
"Kami berencana untuk segera menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil," kata Min Aung Hlaing saat berkunjung ke Belarus, tempat ia mengumumkan kerangka waktu, surat kabar Global New Light of Myanmar melaporkan.
"Lima puluh tiga partai politik telah menyerahkan daftar mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu," katanya.
Menurut laporan sensus yang diterbitkan pada bulan Desember, junta hanya dapat melakukan sensus lapangan secara menyeluruh di 145 dari 330 kotamadya di negara itu untuk menyiapkan daftar pemilih untuk pemilu.
Pemilu itu juga membawa risiko lebih banyak kekerasan karena junta dan lawan-lawannya berusaha meningkatkan kendali mereka atas wilayah di Myanmar, tempat konflik yang meluas telah membuat ekonomi hancur dan membuat lebih dari 3,5 juta orang mengungsi. Reuters, TheNation
