Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan gagasan untuk mengenakan pungutan pada kapal yang melintasi Selat Malaka terinspirasi oleh rencana Iran untuk memungut biaya dari kapal yang melewati Selat Hormuz.
Jakarta, Suarathailand- Indonesia mengemukakan gagasan untuk memungut biaya dari kapal yang menggunakan Selat Malaka, tetapi Singapura dan Malaysia bersikeras bahwa jalur air vital tersebut harus tetap terbuka dan bebas.
Indonesia telah memicu perdebatan regional setelah menteri keuangannya mengemukakan gagasan untuk memungut biaya dari kapal yang melewati Selat Malaka.
Hal ini mendapat respons cepat dari Singapura dan Malaysia yang bersikeras bahwa koridor maritim penting tersebut harus tetap terbuka berdasarkan prinsip kebebasan navigasi.
Menurut Channel NewsAsia, Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan gagasan untuk mengenakan pungutan pada kapal yang melintasi Selat Malaka terinspirasi oleh rencana Iran untuk memungut biaya dari kapal yang melewati Selat Hormuz.
Ia mengangkat isu tersebut selama seminar di Jakarta, dengan membingkainya sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memposisikan Indonesia lebih sentral dalam jalur perdagangan dan energi global.
“Sesuai instruksi presiden, Indonesia bukanlah negara marginal. Kita berada di jalur perdagangan dan energi global yang strategis, namun kapal-kapal melewati Selat Malaka tanpa dikenakan biaya. Saya tidak yakin apakah itu benar atau salah,” kata Purbaya, menurut laporan tersebut.
Ia juga menyarankan bahwa jika sistem seperti itu diperkenalkan dan hasilnya dibagi di antara tiga negara pesisir, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, keuntungannya bisa sangat besar, menambahkan bahwa Indonesia mengendalikan bentangan selat yang terbesar dan terpanjang.
Pernyataan tersebut dengan cepat mendapat penolakan. Singapura dan Malaysia mengatakan Selat Malaka harus tetap terbuka di bawah prinsip kebebasan navigasi.
Tanggapan mereka mencerminkan sensitivitas setiap upaya untuk memonetisasi akses ke jalur air tersebut. Selat Malaka adalah salah satu titik rawan maritim terpenting di dunia, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik dan membawa sebagian besar perdagangan global dan pengiriman energi.
Selat ini terutama berbatasan dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan telah lama beroperasi tanpa biaya transit untuk kapal yang lewat.
Laporan selanjutnya menunjukkan bahwa Jakarta sudah mulai melunakkan gagasan tersebut. The Straits Times mengatakan Purbaya kemudian meremehkan proposal tersebut, dengan alasan kendala hukum dan pentingnya perdagangan global, sementara laporan lain mengatakan ia telah menarik diri dari langkah segera untuk memonetisasi selat tersebut.
Hal itu menunjukkan bahwa komentar tersebut mungkin lebih bersifat penjajakan daripada pengumuman kebijakan yang tegas.
Meskipun demikian, kejadian ini telah menyoroti betapa cepatnya ketegangan seputar jalur laut strategis dapat meluas melampaui Selat Hormuz dan ke Asia Tenggara.
Pada saat rute pelayaran global berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, setiap usulan untuk mengenakan biaya untuk melewati Selat Malaka pasti akan memicu kekhawatiran yang jauh melampaui kawasan tersebut.
