Hun Sen menekankan memprovokasi kemarahan publik soal Pulau Kut terhadap negara tetangga tidaklah produktif.
Kamboja, Suarathailand- Ketua Senat Hun Sen menekankan stabilitas nasional dan hubungan positif dengan negara-negara tetangga sangat penting bagi pembangunan suatu negara.
Dia juga mengajukan pertanyaan apakah Kamboja harus memperkenalkan undang-undang untuk menggolongkan kelompok-kelompok oposisi sebagai "teroris".
Berbicara pada pertemuan tahunan para biksu Buddha pada tanggal 21 November, Hun Sen menuduh kelompok-kelompok oposisi di luar negeri menghasut warga Kamboja untuk melakukan protes dengan menuntut kedaulatan atas Pulau Ko Kut, sebuah pulau yang saat ini sedang dalam negosiasi batas maritim antara Kamboja dan Thailand.
Dia menekankan memprovokasi kemarahan publik terhadap negara tetangga tidaklah produktif, mengingat bahwa sengketa perbatasan di masa lalu dengan Thailand, khususnya yang terjadi 15 tahun lalu, meninggalkan bekas luka yang belum sembuh.
"Dengan negara-negara tetangga, kita harus membina kerja sama yang erat dan hidup berdampingan secara damai. Setelah perang, saya menetapkan dua prioritas. [Yang pertama] adalah mengubah bekas medan perang menjadi zona pembangunan dan pasar. Saat ini, kita telah mencapai lebih dari 95% dari tujuan itu, dengan hanya 5% yang tersisa – tanah yang masih mengandung ranjau," katanya.
Hun Sen menguraikan prioritas keduanya – mengubah wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga menjadi zona perdamaian dan kerja sama.
"Jika Kamboja terlibat dalam konflik dengan negara-negara tetangga, kita harus mengerahkan puluhan ribu pasukan di sepanjang perbatasan. Mereka yang berada di belakang harus mengirim pasokan ke garis depan. Apakah ini yang kita inginkan?" tanyanya.
"Memang, setiap negara memiliki ekstremis. Namun, ekstremisme di Kamboja tidak biasa. Ekstremis semacam itu harus ditangani melalui jalur hukum," kata Hun Sen.
Ia mendesak kelompok oposisi di Kamboja, ekstremis Thailand di Thailand, dan masyarakat umum untuk mengizinkan kedua pemerintah menyelesaikan masalah Koh Kut melalui negosiasi diplomatik. Ia juga meminta pasukan militer untuk menghindari mobilisasi di dekat wilayah Koh Kut, baik di darat maupun di laut.
Dalam beberapa minggu terakhir, partai-partai oposisi Thailand telah menekan pemerintah mereka untuk membentuk komisi guna merundingkan batas laut dengan Kamboja sebelum mengeksploitasi sumber daya di wilayah yang tumpang tindih antara kedua negara.
Sementara Kamboja tetap bungkam mengenai masalah Ko Kut, Perdana Menteri Hun Manet mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak mengabaikan masalah tersebut. Sebaliknya, ia menjelaskan, masalah tersebut ditangani melalui mekanisme formal, karena kedua negara belum mencapai kesepakatan mengenai batas laut. TheNation
