Thailand menolak tuduhan, menegaskan tindakannya bukanlah upaya perluasan wilayah. Militer, Thailand hanya membangun zona penyangga 500 meter untuk mencegah potensi serangan dari pasukan Kamboja.
Reuters, Suarathailand- Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menuduh Thailand menduduki wilayah Kamboja setelah perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan Reuters pada hari Selasa (17 Februari), Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menuduh Thailand menduduki dan secara efektif merebut wilayah Kamboja, meskipun ada perjanjian gencatan senjata.
Hun Manet mengklaim pasukan Thailand melanggar "jauh ke dalam wilayah Kamboja" dan telah membentengi daerah-daerah dengan kontainer pengiriman dan kawat berduri, daerah-daerah yang sebelumnya diakui sebagai bagian dari Kamboja.
Pelanggaran Setelah Perjanjian Gencatan Senjata
Tuduhan tersebut muncul setelah gencatan senjata 27 Desember 2025, yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump, yang bertujuan meredakan ketegangan yang meningkat antara kedua negara.
Menurut Hun Manet, tindakan Thailand merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Kamboja.
Penyitaan Tanah dan Properti Sipil
Hun Manet lebih lanjut mengklaim bahwa pasukan Thailand telah mengikuti strategi “maju–merebut–menahan”, yang diduga menyebabkan pembongkaran ratusan rumah warga Kamboja dan penyitaan properti komersial penting, seperti O'Smach Resort di provinsi Oddar Meanchey. Tindakan ini dikatakan telah menyebabkan pengungsian warga sipil dan memengaruhi bisnis lokal.
Penolakan Thailand terhadap Klaim Tersebut
Sebagai tanggapan, Thailand telah menolak tuduhan tersebut, menegaskan tindakannya bukanlah upaya perluasan wilayah. Militer Thailand berpendapat bahwa mereka hanya membangun zona penyangga 500 meter untuk mencegah potensi serangan dari pasukan Kamboja.
Pemerintah Thailand menekankan bahwa posisi pasukan saat ini merupakan bagian dari upaya de-eskalasi yang disepakati dalam gencatan senjata, dan bahwa hal tersebut tidak merupakan perubahan dalam kendali teritorial.
Sengketa Perbatasan dan Komisi Perbatasan Bersama
Thailand lebih lanjut menyatakan bahwa setiap sengketa perbatasan yang belum terselesaikan harus ditangani oleh Komisi Perbatasan Bersama (JBC), sebuah badan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Thailand mencatat bahwa kemajuan JBC tertunda karena pemilihan umum yang diadakan di Thailand pada 8 Februari 2026.
Kamboja Mencari Mediasi Internasional
Hun Manet menyampaikan keluhannya ke Washington pada Februari 2026, selama pertemuan Dewan Perdamaian, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Donald Trump.
Perdana Menteri Kamboja mencari mediasi internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut, dan juga telah meminta peta-peta era kolonial bersejarah dari Prancis untuk mendukung klaim teritorial Kamboja.
Situasi yang semakin memanas terus menarik perhatian komunitas internasional karena kedua negara berupaya menyelesaikan perbedaan mereka atas wilayah perbatasan yang disengketakan.
