Pernyataan itu muncul setelah laporan mengatakan pejabat Korea Utara menolak menerima surat dari Trump untuk Kim.
Washington, Suarathailand- Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbuka untuk berdialog dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Gedung Putih mengatakan, setelah situs berita yang berbasis di Korea Selatan melaporkan bahwa Pyongyang berulang kali menolak upaya jalinan kontak dengan Trump.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada hari Rabu bahwa Trump ingin membangun "kemajuan" yang dibuat selama pertemuan puncaknya tahun 2018 dengan Kim.
Pertemuan puncak di Singapura menandai pertemuan pertama antara presiden AS yang sedang menjabat dan pemimpin Korea Utara, yang telah diperintah oleh dinasti Kim selama hampir delapan dekade.
Namun meskipun bersejarah, pertemuan puncak tersebut, yang diikuti oleh pertemuan di Vietnam dan di Zona Demiliterisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan, gagal mencapai tujuan Washington untuk menghentikan kemajuan program senjata nuklir Pyongyang.
"Presiden tetap terbuka untuk berkorespondensi dengan Kim Jong Un," kata Leavitt kepada wartawan.
"Untuk korespondensi tertentu, saya serahkan kepada presiden untuk menjawabnya," imbuh Leavitt seperti dilaporkan Aljazeera.
Pernyataan Leavitt muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang laporan di NK News yang mengatakan diplomat Korea Utara di New York telah berulang kali menolak menerima surat dari Trump untuk Kim.
Surat Trump ditujukan untuk "membuka kembali saluran komunikasi antara Washington dan Pyongyang", NK News yang berbasis di Seoul melaporkan, mengutip "sumber tingkat tinggi yang memiliki informasi".
Upaya Trump yang dilaporkan terjadi saat presiden Korea Selatan yang baru terpilih, Lee Jae-myung, memimpin Seoul untuk mengambil sikap yang lebih toleran terhadap Pyongyang.
Pada hari Rabu, Korea Selatan mematikan pengeras suara yang menyiarkan K-pop dan propaganda lainnya di perbatasan antar-Korea dalam salah satu langkah pertama pemerintahan Lee untuk meredakan ketegangan antara kedua belah pihak.
Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mengatakan langkah tersebut akan membantu "mengembalikan kepercayaan dalam hubungan antar-Korea" dan "mendorong perdamaian di Semenanjung Korea".
Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berperang setelah permusuhan dalam Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.