Pertemuan ini diselenggarakan atas undangan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Ketua ASEAN saat ini.
Kuala Lumpur, Suarathailand- Juru bicara pemerintah telah merilis agenda, daftar delegasi, dan topik diskusi utama untuk pertemuan darurat Thailand dengan Kamboja, yang dijadwalkan pada Senin (28 Juli) di Malaysia.
Pertemuan ini diselenggarakan atas undangan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Ketua ASEAN saat ini.
Perkembangan ini menyusul laporan konsisten dari media internasional bahwa Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet akan berkunjung ke Malaysia untuk membahas eskalasi ketegangan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja.
Jirayu Huangsap, juru bicara Kantor Perdana Menteri dan anggota Pusat Operasi Khusus untuk Manajemen Situasi Perbatasan Thailand-Kamboja (SOC-TCBSM), mengonfirmasi bahwa pemerintah Thailand telah resmi menerima undangan tersebut.
Pembahasan akan diadakan di Kantor Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur.
Delegasi Thailand akan dipimpin oleh:
-Phumtham Wechayachai, Penjabat Perdana Menteri
-Maris Sangiampongsa, Menteri Luar Negeri
-Jenderal Natthapon Nakpanich, Wakil Menteri Pertahanan
-Prommin Lertsuridej, Sekretaris Jenderal Perdana Menteri
-Jirayu Huangsap, dalam kapasitasnya sebagai anggota SOC-TCBSM
Jirayu menambahkan Ketua ASEAN juga telah mengundang delegasi pemerintah Kamboja, yang akan dipimpin langsung oleh Hun Manet.
Jirayu menyatakan tujuan perundingan ini adalah untuk menjajaki jalan menuju keputusan yang akan memulihkan perdamaian, sekaligus menegaskan pendirian teguh Thailand dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.
Ia dengan tegas menepis klaim baru-baru ini di beberapa media Thailand bahwa delegasi Thailand akan menerima penggunaan peta 1:200.000 oleh Kamboja sebagai dasar negosiasi untuk mencapai gencatan senjata.
Hal ini sepenuhnya tidak benar dan sama sekali tidak mungkin, ujarnya. Pemerintah Thailand selalu berpegang pada peta 1:50.000. Tidak ada pemerintah—maupun individu mana pun—yang akan mengkhianati bangsanya.
Ia menambahkan bahwa menyebarkan klaim semacam itu saat bangsa sedang menghadapi ancaman eksternal harus disikapi dengan sangat hati-hati. TheNation
