Penguatan BNPT untuk sinergitas dalam pencegahan atau penanggulangan terorisme.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen Ahmad Nurwakhid mencatat BNPT sudah menggagalkan 1.350 lebih upaya aksi teror di Indonesia dari November 2018 hingga 2021.
Nurwakhid menambahkan butuh ada penguatan kelembagaan terhadap BNPT untuk mengatasi penyebaran kelompok terorisme.
Nurwakhid optimistis penguatan BNPT bisa terus dilakukan. Sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme atau Radikalisme Berbasis Kekerasan Mengarah Terorisme.
Penguatan BNPT untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait membangun sinergitas dalam pencegahan atau penanggulangan terorisme.
"Langkah ini termasuk melakukan skrining lebih ketat lagi dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat-pejabat negara dan pemerintahan," kata Nurwakhid.
Nurwakhid sebelumnya melaporkan ada 19,4 persen PNS masuk dalam indeks potensi radikalisme. Angka itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Alvara dan Mata Air Foundation pada tahun 2018-2019.
Sejumlah indikator potensi radikalisme yang terdapat pada 19,4 persen PNS itu ialah tidak setuju atau anti Pancasila, pro khilafah, anti pemerintahan yang sah. Kemudian, intoleran dan eksklusif, anti budaya serta kearifan lokal keagamaan.
Indikator itu ditandai sumpah baiat terhadap ustaz atau kelompok jaringan teror, melakukan latihan-latihan perang. Lalu, melakukan donasi terhadap jaringan teror dan kegiatannya.
