PM Thailand sebut kebijakan pungutan pariwisata THB300 (Rp134 ribu) tidak populer.
PM Srettha Thavisin mengatakan akan membatalkan usulan pemerintahan sebelumnya untuk mengenakan biaya pariwisata 300 baht bagi turis asing yang memasuki Thailand melalui jalur udara.
PM Srettha mengatakan pemerintahnya tidak mempertimbangkan penerapan kebijakan yang diusulkan pada bulan Februari tahun lalu yang telah menghadapi tentangan dari sektor swasta.
PM mengatakan meskipun memungut biaya sebesar 300 baht per orang (Rp134 ribu) dapat menghasilkan pendapatan jangka pendek, perspektif yang lebih luas menunjukkan jika lebih banyak wisatawan diizinkan masuk tanpa biaya ini. Mereka kemungkinan akan berbelanja dan melakukan kegiatan lain yang dapat merangsang ekonomi. Dan hal ini berpotensi menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemerintah.
PM Srettha mengatakan setiap keputusan harus mempertimbangkan suara semua pemangku kepentingan. Ia menambahkan bahwa jika pemerintah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari sumber pajak lainnya, maka akan memungkinkan untuk mengalokasikan dana untuk mendukung pariwisata sesuai kebutuhan.
Ketika ditanya tentang peringkat Thailand yang turun ke posisi 47 dari 119 negara dalam indeks pengembangan pariwisata dan perjalanan Forum Ekonomi Dunia (WEF), turun enam peringkat dari tahun 2019, Srettha mengatakan ia ingin bersikap konstruktif alih-alih menyalahkan orang lain.
“Pemerintah ini bertujuan untuk terus mengembangkan setiap aspek. Dan kita harus menghormati pemerintahan sebelumnya karena semua pemerintahan sepakat bahwa pariwisata adalah andalan penting yang dapat menghasilkan pendapatan besar bagi negara,” katanya.
“Berbagai jajak pendapat telah mengakui banyak kota dan pulau di Thailand sebagai tujuan wisata kelas dunia. Kita harus fokus pada upaya mendorong pendapat-pendapat yang masuk akal yang dapat mengarah pada pengembangan lebih lanjut, daripada mendengarkan pendapat-pendapat tertentu yang tidak mendukung."
