Trump dijadwalkan bertemu dengan Xi pada hari Kamis di Shenzhen, kota di China selatan yang menjadi lokasi penyelenggaraan KTT APEC minggu ini.
AS, Suarathailand- AFP melaporkan pemerintahan Trump pada hari Senin menyatakan akan memperketat pembatasan akses China terhadap cip kecerdasan buatan (AI) tercanggih dari perusahaan seperti Nvidia. Pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan dimulainya perjalanan Presiden AS Donald Trump ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping.
Aturan baru mengenai ekspor cip ke pusat data di luar negeri ini akan merugikan perusahaan-perusahaan China yang memanfaatkan pusat data di negara-negara seperti Thailand dan Malaysia untuk mengakses cip canggih guna melatih model kecerdasan buatan mereka.
Kebijakan ini menunjukkan upaya Departemen Perdagangan AS untuk mempertegas tindakan keras terhadap akses China ke teknologi sensitif Amerika. Langkah ini diambil menyusul laporan bahwa lembaga tersebut sempat membiarkan penyelundupan cip AI canggih Nvidia ke China, serta gagal membendung akses China melalui pusat data di luar negeri yang memungkinkan pengguna untuk menghindari pembatasan yang ada.
Trump dijadwalkan bertemu dengan Xi pada hari Kamis di Shenzhen, kota di China selatan yang menjadi lokasi penyelenggaraan KTT APEC minggu ini. Menjelang pertemuan semacam itu, Trump kerap melontarkan ancaman atau mengambil tindakan hukuman di sektor teknologi terhadap Beijing.
Aturan tersebut juga mewajibkan perusahaan di Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Brasil untuk mengajukan izin ekspor AS jika ingin memperoleh cip canggih. Kelima negara tersebut dinilai memiliki risiko lebih tinggi—di atas tingkat normal—terkait kemungkinan pengalihan ilegal cip-cip tersebut ke China.
Seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan bahwa Menteri Perdagangan Howard Lutnick termasuk di antara pejabat pemerintah yang mendampingi Trump dalam perjalanan ke Asia. Lutnick menghadapi kritik tajam atas perannya dalam mengawasi pengendalian ekspor cip ke China, menyusul skandal yang melibatkan Nvidia.
CEO Nvidia, Jensen Huang, mengundurkan diri pada hari Kamis setelah mengakui adanya hubungan asmara dengan seorang eksekutif di Megaspeed—perusahaan komputasi awan yang berbasis di Singapura sekaligus mitra Nvidia. Megaspeed, yang menyewakan daya komputasi melalui pusat datanya, kini tengah diselidiki atas dugaan pengalihan ilegal cip ke China.
Reuters melaporkan pekan lalu bahwa sejumlah pejabat senior Gedung Putih sempat mendiskusikan kemungkinan untuk mencopot Lutnick dari jabatannya.
Saat berbicara kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung Putih untuk melakukan perjalanan ke Filipina dan China, Trump menyatakan bahwa ia tidak berencana untuk mengganti Lutnick. Ketika ditanya apakah ia masih menaruh kepercayaan kepada Lutnick, Trump menjawab, "Ya, tentu saja." Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pada hari Jumat bahwa empat lembaga pemerintah mendukung dimasukkannya Megaspeed ke dalam daftar hitam perdagangan, namun Departemen Perdagangan—yang memegang wewenang dalam hal ini—tidak setuju. Pernyataannya tersebut mengarah pada Lutnick sebagai pihak yang bertanggung jawab.
"Ini adalah sudut pandang yang berbeda. Satu pihak ingin bersikap bersahabat dengan Tiongkok, sementara pihak lain ingin memicu konfrontasi dengan Tiongkok," ujar Trump pada hari Senin, seraya menambahkan, "Keduanya dapat diterima, tetapi merupakan pandangan yang berbeda."
Trump juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika Huang kembali menjabat sebagai CEO Nvidia, turut mendukung seruan agar Huang dipekerjakan kembali.
Dalam pernyataan tertanggal 15 November, Megaspeed menegaskan bahwa perusahaan tersebut mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan pengendalian ekspor Amerika Serikat.
Kate Koren, mantan pejabat Departemen Perdagangan, mengatakan bahwa aturan yang diumumkan pada hari Senin akan memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap Tiongkok dibandingkan sekadar memasukkan satu entitas ke dalam daftar hitam perdagangan Departemen Perdagangan, yang dikenal sebagai "Daftar Entitas" (Entity List).
"Nvidia dan Jensen sendiri merupakan penggerak utama argumen untuk menjual cip ke Tiongkok sebagai sebuah strategi," kata Koren. Ia menambahkan, "Fakta-fakta yang terungkap pekan lalu mempertanyakan argumen tersebut, dan kini arah kebijakan bergeser ke arah sebaliknya—menuju pengendalian ekspor yang lebih ketat."
Departemen Perdagangan menyatakan bahwa aturan baru ini disusun oleh Departemen Keuangan dan Dewan Keamanan Nasional, yang juga menginstruksikan penerbitannya.
"Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pembatasan akses terhadap teknologi sensitif Amerika yang sudah ada tidak dapat diakali melalui pengaturan komputasi jarak jauh yang melibatkan pusat data di negara ketiga," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Aturan ini mewajibkan pusat data di luar negeri—yang menyediakan kapasitas komputasi dalam jumlah signifikan bagi perusahaan yang berkantor pusat di Tiongkok—untuk memperoleh lisensi ekspor AS dalam waktu 90 hari agar dapat terus beroperasi; jika tidak, mereka akan menghadapi pembatasan ekspor di masa mendatang.
Persyaratan lisensi ini tidak berlaku untuk sistem yang digunakan oleh peritel daring maupun perusahaan media sosial, yang menurut Departemen Perdagangan tidak menimbulkan ancaman keamanan nasional yang setara.
Regulasi baru ini sekaligus mencabut aturan dari era pemerintahan Biden yang sebelumnya membatasi akses global terhadap cip kecerdasan buatan (AI) melalui persyaratan lisensi.




