Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dengan mentransfer 10.000 baht (Rp4,5 Juta) kepada 50 juta warga Thailand untuk belanja lokal.
>Program dompet digital ini untuk memberi energi pada perekonomian Thailand.
>Para ekonom kritik skema bantuan ini karena dianggap tidak bertanggung jawab secara fiskal.
Bangkok, Suarathailand- Thailand akan memajukan pendistribusian 145 miliar baht (Rp66,4 triliun) dari program pembagian dompet digitalnya untuk mendukung kelompok rentan. Keputusan tersebut bertujuan memberikan stimulus ekonomi segera dalam jangka pendek.
Dalam perdebatan anggaran di senat, Julapun Amornvivat mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan 450 miliar baht (Rp206 triliun) untuk program bantuan unggulan ini.
Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dengan mentransfer 10.000 baht (Rp4,5 Juta) kepada 50 juta warga Thailand untuk belanja lokal.
Awalnya dijadwalkan untuk dilakukan pada kuartal terakhir tahun ini, langkah ini merupakan inti dari strategi Thailand untuk merevitalisasi perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,3% pada kuartal kedua. Namun, perubahan baru-baru ini dalam pemerintahan menyusul pencopotan Srettha Thavisin dari jabatan perdana menteri oleh pengadilan telah menciptakan ketidakpastian mengenai peluncuran langkah-langkah stimulus yang dijanjikan.
Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, sekutu Srettha dan penggantinya, menyatakan pekan lalu bahwa sebagian dari bantuan tersebut sekarang akan didistribusikan secara tunai.
Pejabat keuangan Julapun menyebutkan sejauh ini 32 juta orang telah mendaftar untuk program ini, termasuk kelompok rentan. Namun, mereka yang tidak memiliki ponsel pintar yang pada awalnya dimaksudkan untuk menerima dana melalui aplikasi, tidak termasuk.
Masih belum jelas apakah pembayaran tahap pertama yang diperkirakan akan dikeluarkan akhir bulan ini dari anggaran 2024 dan sumber lainnya, akan dilakukan dalam bentuk tunai.
Komentar Julapun muncul setelah Paetongtarn, putri miliarder berpengaruh secara politik Thaksin Shinawatra, berjanji untuk segera merangsang perekonomian dan mematuhi agenda kebijakan Srettha.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan program ini untuk memberi energi pada perekonomian, meskipun ada kritik.”
Pemerintahan baru Paetongtarn merilis pernyataan kebijakan pada hari Minggu, yang akan disampaikan oleh PM kepada Parlemen akhir pekan ini.
Para ekonom, termasuk dua mantan gubernur bank sentral, mengkritik skema bantuan tersebut karena dianggap tidak bertanggung jawab secara fiskal. Namun pemerintah menolak kritik tersebut, meski menghadapi tantangan dalam mendapatkan sumber pendanaan.
Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan tersebut penting untuk memperkuat perekonomian, yang diproyeksikan oleh bank sentral akan tumbuh sebesar 2,6% tahun ini, naik dari 1,9% pada tahun 2023, namun masih tertinggal dibandingkan sebagian besar negara-negara lain di kawasan, lapor Bangkok Post.
